Pendistribusian Kembali (Redistribusi) Pendapatan Nasional
Pada subbab 3, kalian telah belajar mengenai upaya peningkatan ekonomi maritim dan agrikultur. Usaha-usaha di bidang ekonomi bermuara pada tujuan yang sama, yaitu menyejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Akan tetapi, sampai sekarang masih terdapat masalah dalam pendistribusian pendapatan. Kesenjangan atau ketimpangan antara masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah masih sangat lebar.
1.
Pengertian
Redistribusi Pendapatan
Redistribusi (pendistribusian kembali) pendapatan adalah
pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat
kelompok miskin baik berasal dari pajak ataupun pungutan-pungutan lain.
Redistribusi pendapatan dilakukan sebagai salah satu bentuk jaminan sosial yang
dilakukan negara kepada masyarakat. Jaminan sosial bukanlah pengeluaran publik
yang sia-sia, melainkan sebuah bentuk investasi sosial yang menguntungkan dalam
jangka panjang yang dilandasi dua pilar utama, yakni redistribusi pendapatan
dan solidaritas sosial. Redistribusi pendapatan dapat berbentuk vertikal dan
horizontal.
a.
Redistribusi
vertikal menunjuk pada transfer uang dari orang kaya ke orang miskin. Di sini,
jaminan sosial merupakan bentuk dukungan warga masyarakat yang kuat kepada
warga masyarakat yang lemah secara ekonomi.
b.
Redistribusi
horizontal adalah transfer uang “antar-kelompok”, yaitu dari kelompok satu ke
kelompok lain. Contohnya, dari laki-laki ke perempuan, dari orang dewasa kepada
anak-anak, dari remaja ke orang tua. Redistribusi horizontal dapat pula
bersifat “antar-pribadi”, yakni dari satu siklus kehidupan seseorang ke siklus
lainnya. Jaminan sosial pada hakekatnya merupakan dukungan finansial yang
diberikan kepada anak-anak yang kelak membayarnya manakala sudah dewasa; yang diberikan
kepada orang sakit yang membayarnya manakala sehat; atau yang diberikan kepada
para pensiunan yang telah mereka bayar pada saat masih bekerja.
2.
Program
Redistribusi untuk Pemerataan Distribusi Pendapatan di Indonesia
Dalam rangka mewujudkan program redistribusi pendapatan di
Indonesia untuk dapat memeratakan pembangunan, pemerintah telah melakukan
beberapa strategi, antara lain dengan merealisasikan beberapa program
pemerintah. Program-program pemerintah tersebut dapat diaplikasikan pada
program-program berikut ini:
a.
Program
Pemberian Jaminan Akses Kebutuhan Dasar bagi Rakyat Bawah
Langkah awal dalam upaya pemerataan pendapatan di masyarakat adalah
dengan memenuhi kebutuhan rakyat terlebih dahulu. Kebutuhan tersebut adalah
mencakup kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan), akses kesehatan, dan
pendidikan.
Strategi pemenuhan kebutuhan dasar
rakyat yang dilakukan pemerintah di antaranya Bantuan Langsung Tunai (BLT)
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rakyat, Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) atau
disebut juga Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan sosial (social security),
Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Beasiswa untuk memenuhi akses pendidikan
bagi mereka yang kurang mampu, serta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)
untuk memenuhi kebutuhan akan kesehatan yang gratis.
b.
Program
Kredit Lunak dan Penjaminan Kredit Berbasis Komunitas
Pada tanggal 5
November 2007 telah diresmikan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kebijakan ini
tentunya merupakan angin segar yang sudah lama ditunggu oleh masyarakat, khususnya
usaha mikro dan usaha kecil.
Dengan
kebijakan KUR, UMKM akan terhindar dari kendala aturan-aturan perbankan yang
menyulitkan mereka untuk mendapatkan pinjaman modal dari lembaga keuangan
formal (LKF) karena dalam program KUR pemerintah telah menitipkan uang (yang
berasal dari APBN) sebesar Rp1,4 triliun pada lembaga penjaminan. Harapannya,
bank-bank nasional yang dilibatkan dalam program tersebut akan mampu memberikan
pinjaman kepada UMKM.
Kebijakan ini
diharapkan dapat membantu masyarakat golongan menengah ke bawah sehingga dapat
menjadi wirausaha yang mandiri serta membantu mengurangi presentase penduduk
miskin di Indonesia.
c.
Pengembangan
Usaha atau Industri Kecil
Ada beberapa
alasan mengapa usaha kecil perlu dikembangkan, yaitu:
Pertama, usaha
kecil menyerap banyak tenaga kerja. Berkembangnya usaha kecil menengah akan
menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja serta
pengurangan jumlah kemiskinan.
Kedua,
pemerataan dalam distribusi pembangunan. Lokasi UKM banyak di pedesaan dan
menggunakan sumber daya alam lokal. Dengan berkembangnya UKM, terjadi
pemerataan dalam distribusi pendapatan dan juga pemerataan pembangunan sehingga
akan mengurangi diskriminasi spasial antara kota dan desa.
Ketiga,
pemerataan dalam distribusi pendapatan. UKM sangat kompetitif dengan pola pasar
hampir sempurna; tidak ada monopoli dan mudah dimasuki. Pengembangan UKM yang
melibatkan banyak tenaga kerja pada akhirnya
akan mempertinggi daya beli. Hal
ini terjadi karena pengangguran berkurang dan adanya pemerataan pendapatan yang
pada gilirannya akan mengentaskan kemiskinan.
Upaya
pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan UMKM melalui penerapan Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan)
merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan
PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat pemerataan pendapatan, penanggulangan
kemiskinan, dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. Program ini
dilakukan untuk lebih mendorong upaya peningkatan kualitas hidup,
kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat di pedesaan.
d.
Pemerintah
Bekerja Sama dengan Swasta Lokal dan Asing untuk Menjalankan Program Corporate
Social Responsibility (CSR)
Dengan adanya program pemerintah yang bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR), diharapkan golongan masyarakat bawah, buruh, dan usaha-usaha bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam kegiatan ekonomi yang produktif secara keseluruhan, bukan hanya segelintir pengusaha yang mendapat perlakuan khusus (corner of previledge). Untuk keperluan tersebut, pemerintah hendaknya melaksanakan prinsip tanggung jawab sosial yang menjadi tumpuan dan jaminan bahwa segenap lapisan masyarakat secara keseluruhan bisa menikmati hasil-hasil pembangunan ekonomi yang tengah dilakukan.
Untuk itu,
pemerintah harus mampu bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk
menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR). Bahkan kalau perlu,
mewajibkan persentase laba bersih tertentu perusahaan untuk kegiatan CSR
melalui pola bapak angkat dalam kegiatan ekonomi. CSR selanjutnya dapat
dijadikan sebagai salah satu indikator tanggung jawab sosial untuk membantu
mengembangkan dunia usaha kecil menenganhdan koperasi. Program ini menjadikan
CSR sebagai tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap
menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan,
nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
e.
Pemerintah
Konsisten dalam Mewujudkan Kebijakan Penegakan Hukum dan Keadilan Ekonomi
Dalam hubungan
ini, peran pemerintah sangatlah besar sebagai pembuat strategi dan
kebijakan-kebijakan dalam menciptakan pembagian pendapatan di golongan
masyarakat yang lebih merata, dan berperan secara aktif dalam pelaksanaan
program pemerataan pendapatan di masyarakat, serta secara konsisten mewujudkan
penegakan hukum sehingga dunia usaha nasional dan asing dapat melakukan usaha
secara berkesinambungan untuk menciptakan lapangan kerja secara luas demi terciptanya
pemerataan pendapatan. Hukum dan keadilan ekonomi yang tidak mendiskriminasikan
golongan miskin merupakan modal awal sehingga kebijakan redistribusi yang
diambil pemerintah menjadi efektif untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan
ketimpangan pendapatan yang ada di Indonesia.
3.
Beberapa
Alternatif Praktik Redistribusi Pendapatan di Indonesia
Pemerintah sebagai pembuat kebijakan telah mengusahakan beberapa
hal terkait dengan alternatif pendistribusian pendapatan, yaitu sebagai
berikut.
a.
Subsidi
Dalam rangka
pendistribusian pendapatan, pemerintah berupaya untuk mendorong usaha kecil dan
menengah agar tetap hidup dan memiliki daya saing. Maka dari itu, pemerintah
memberikan subsidi baik berupa potongan harga ataupun memberikan tambahan modal
kepada produsen.
Subsidi pupuk
dari pemerintah kepada petani dimaksudkan supaya petani dapat menekan biaya
produksi. Dengan harga pupuk yang lebih rendah, diharapkan para petani dapat
menjual hasil pertanian dengan harga yang lebih rendah sehingga dapat bersaing. Subsidi BBM
diperuntukkan bagi kalangan menengah ke bawah. Pemberian subsidi bahan bakar
ini diharapkan dapat menekan beban biaya transportasi masyarakat.
b.
Pengenaan
Pajak
Selain
pemberian subsidi, cara lain yang digunakan pemerintah untuk mendistribusikan
pendapatan adalah dengan pengenaan pajak. Terdapat banyak jenis pajak di
Indonesia, antara lain pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, pajak
terhadap barang mewah, dan sebagainya. Contohnya, seseorang yang membeli mobil
mewah dari luar negeri dikenakan pajak sebesar 10% dari harga barang mewah
tersebut. Pajak penghasilan adalah pajak yang dibayarkan oleh seseorang yang
sudah berpenghasilan dengan batas minimal penghasilan sebesar angka yang telah
ditentukan pemerintah. Pajak kendaraan bermotor biasanya satu paket dengan
perpanjangan masa berlaku STNK.
Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar
negara. Berbagai proyek pemerintah dibiayai dari hasil pembayaran pajak dari
masyarakat. Pemberian subsidi kepada masyarakat juga berasal dari pendapatan pajak.
Dengan demikian, pajak dan subsidi
merupakan alat utama dalam pendistribusian pendapatan. Pajak merupakan sejumlah
uang tunai yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang sifatnya dapat
dipaksakan berdasarkan undang-undang. Pajak yang diterima pemerintah digunakan
untuk membiayai pembangunan dan hasil pembangunan inilah yang akan kembali ke
rakyat.
*Rujukan : Buku Siswa Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas 8 / Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.-- Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017.
Bisa juga membaca materi lengkapnya di Buku Paket Mata Pelajaran IPS klik disini
Setelah membaca materi bisa mengerjakan soal latihan klik disini
Permintaan dan Penawaran
1. Permintaan
Ketika kalian
mempelajari tentang “permintaan” (demand), sebaiknya melakukan berbagai cara,
salah satunya adalah saat kalian membeli buku. Pada saat awal tahun ajaran,
harga buku di pasaran mengalami kenaikan karena dipicu oleh banyak permintaan
terhadap buku tersebut. Kalian sangat membutuhkan buku, sehingga kalian tetap
akan membelinya walau dengan harga yang mahal. Begitu juga sebaliknya apabila
harga buku tersebut turun dari harga biasanya, maka jumlah buku yang ingin
dibeli oleh masyarakat akan tetap banyak. Jadi dapat disimpulkan jumlah barang
yang ingin dibeli oleh masyarakat tergantung dari kebutuhan masyarakat terhadap
suatu barang. Jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai
tingkat harga tertentu disebut dengan permintaan.
Kemampuan
manusia untuk melakukan permintaan terhadap barang dan jasa sangatlah terbatas.
Keterbatasan manusia dalam melakukan permintaan dipengaruhi oleh faktor-faktor
tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan antara lain :
a.
Harga Barang
Harga suatu
barang akan mempengaruhi banyaknya jumlah barang yang diminta. Jika haraga
barang naik maka jumlah barang yang diminta berkurang dan sebaliknya apabila
harga barang turun maka jumlah barang yang diminta bertambah banyak. Apabila
pada mulanya harga barang tersebut Rp 1.000,00 per unit dan kemudian naik
menjadi Rp 1.500,00 per unit, ini akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta
akan turun. Akan tetapi apabila harga barang tersebut turun menjadi Rp 500,00
per unit maka kemungkinan jumlah barang yang diminta tersebut akan bertambah.
b.
Pendapatan Masyarakat
Pendapatan yang
diperoleh oleh seseorang akan sangat mempengaruhi permintaan barang. Jika
pendapatan rata-rata setiap orang naik maka akan mempengaruhi jumlah barang
yang diminta bertambah. Sebaliknya apabila pendapatan turun atau tidak memiliki
pendapatan maka akan sangat mempengaruhi berkurangnya jumlah barang yang
diminta.
c.
Selera Masyarakat
Selera sangat
mempengaruhi permintaan seseorang. Apabila orang tersebut sangat menyukai suatu
barang, walaupun harga barang tersebut mahal maka pembeli tidak menghiraukan
adanya kenaikan harga. Apabila selera masyarakat terhadap barang tersebut
rendah maka permintaan barang tersebut juga rendah.
d.
Kualitas Barang
Setiap orang
menginginkan barang yang berkualitas. Sehingga kualitas ini sangat mempengaruhi
permintaan. Jika kualitas barang bagus dan harga barang tersebut lebih mahal
sedikit dari barang lain yang sama, maka masyarakat lebih memilih membeli
barang tersebut. Sebaliknya jika kualitas barang jelek maka permintaan terhadap
barang akan berkurang.
e.
Harga Barang Lain
Banyak
sedikitnya jumlah barang yang diminta biasanya dipengaruhi juga oleh harga barang
lain. Apabila harga kopi lebih
mahal dari harga teh, maka
masyarakat cenderung membeli teh. Akan tetapi kalau harga kopi lebih murah dari
teh bagi mereka yang uangnya terbatas maka masyarakat akan membeli kopi yang
merupakan pengganti teh. Permintaan gas akan tinggi kalau masyarakat
menggunakan kompor gas, sebaliknya permintaan gas akan turun kalau masyarakat
kembali menggunakan kompor minyak. Permintaan terhadap barang ini sangat
dipengaruhi oleh harga barang lain.
f.
Jumlah Penduduk
Jumlah
anggota kelaurga akan sangat mempengaruhi jumlah permintaan. Begitu juga dengan
bertambahnya jumlah penduduk suatu negara maka akan sangat mempengaruhi
permintaan terhadap barang.
g.
Ramalan Masa Depan
Pada saat
krisis ekonomi, harga barang cenderung berubah-rubah bahkan cenderung naik.
Masyarakat akan menambah permintaan terhadap barang kalau diperkirakan harga
barang tersebut di masa yang akan datang akan naik. Akan tetapi apabila keadaan
perekonomian negara sudah semakin membaik, maka harga cenderung turun dan masyarakat
menahan diri untuk mengurangi permintaan terhadap barang.
Hubungan antara berbagai harga dengan jumlah barang yang diminta dapat digambarkan dalam suatu grafik yang disebut dengan kurva permintaan. Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara jumlah permintaan barang atau jasa dengan harga dalam berbagai kondisi. Hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta dapat kita lihat dalam suatu daftar di bawah ini dan selanjutnya kita buat dalam bentuk grafik.
Permintaan dapat dibedakan sebagai berikut.
a.
Permintaan menurut daya beli konsumen
antara lain:
1)
Permintaan efektif yaitu permintaan
yang didukung dengan kemampuan daya beli. Artinya permintaan ini berasal dari
konsumen yang betul- betul memiliki kemampuan untuk membeli barang dan
melakukan transaksi.
2)
Permintaan potensial yaitu permintaan
yang didukung dengan kemampuan daya beli, tetapi belum melakukan transaksi.
Artinya permintaan ini masih berupa keinginan untuk membeli dan belum
melaksanakan transaksi.
b.
Permintaan menurut jumlah konsumen
antara lain:
1)
Permintaan individual yaitu
permintaan dari masing-masing orang terhadap suatu barang. Permintaan ini
tergantung dari kemampuan masing-masing orang.
2)
Permintaan pasar yaitu permintaan
yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Permintaan ini dapat dihitung
dengan menjumlahkan permintaan masing-masing orang atau individu.
2.
Penawaran
Untuk
memenuhi kebutuhan akan permintaan barang dan jasa masyarakat diperlukan
kesediaan produsen dalam memperoduksi berbagai barang pada tingkat harga, yang
disebut sebagai penawaran. Penawaran ini biasanya dilakukan oleh pedagang atau
produsen sebagai penghasil barang.Produsen berusaha memproduksi berbagai jenis
barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Semua barang dan jasa yang
dihasilkan tersebut untuk kemudian ditawarkan kepada konsumen.
Tinggi
rendahnya jumlah barang yang ditawarkan tergantung dari harga barang.Apabila
harga barang naik maka jumlah barang yang ditawarkan cenderung bertambah, dan
sebaliknya apabila harga barang turun maka jumlah barang yang ditawarkan
cenderung berkurang. Dengan demikian kita menyimpulkan bahwa, penawaran ialah
kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga
dalam waktu tertentu. Definisi penawaran hanyalah mencerminkan hubungan antara
jumlah barang yang ditawarkan dan tingkat harga.
Faktor-faktor
yang mempengaruhi dalam menentukan penawaran, antara
a.
Biaya Produksi
Untuk
menghasilkan suatu barang diperlukan biaya produksi. Tinggi rendahnya
biaya produksi yang
dikeluarkan akan menentukan pula harga barang. Bila biaya
produksi tinggi maka produsen akan mengurangi jumlah produksi barang dan
akibatnya penawaran berkurang. Sebaliknya jika biaya produksi murah maka akan
semakin banyak barang hasil produksi dan penawaran akan bertambah.
b.
Teknologi
Teknologi yang digunakan dalam memproduksi barang akan mempengaruhi jumlah dan kualitas barang hasil produksi. Semakin tinggi teknologi yang digunakan dalam memproduksi barang maka kualitas dan jumlah barang hasil produksi bertambah dan ini berpengaruh pada naiknya jumlah penawaran.
c.
Harapan Akan Mendapatkan Laba
Dengan
harapan memperoleh keuntungan atau laba yang banyak maka produsen berlomba
untuk meningkatkan produksinya, serta memperluas dan mengambangkan usahanya
guna memperoleh keuntungan yang besar.
d.
Faktor-Faktor Nonekonomi
Faktor
nonekonomi seperti, bencana alam, larangan impor, dan kebijakan pemerintah,
akan sangat berpengaruh pada penawaran.
Bagaimana
hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan? Hubungan antara
harga dengan penawaran dapat dilihat dari bunyi hukum penawaran “Jika harga
barang ditawarkan naik, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan bertambah
dan sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan pun
berkurang.”Antara harga dengan penawaran terdapat suatu hubungan lurus dimana
harga berbanding lurus dengan penawaran. Untuk lebih jelasnya coba lihat tabel
berikut :
Tabel. harga dan jumlah penawaran per butir telor
Dari tabel
tersebut dapat dibuat suatu grafik yang disebut dengan kurva penawaran.
Pengertian kurva penawaran adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan
antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu
tertentu dan tempat tertentu.
Gambar. Kurva penawaran
*Rujukan : Buku Siswa Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas 7 / Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.-- Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017.
Bisa juga membaca materi lengkapnya di Buku Paket Mata Pelajaran IPS klik disini
Setelah membaca materi bisa mengerjakan soal latihan klik disini
Penguatan Ekonomi Maritim dan Agrikultur di Indonesia
1.
Penguatan Ekonomi Maritim
Dalam uraian materi tentang perdagangan antarnegara, kalian
telah mempelajari tentang ekspor dan impor.
Kalian tentu memahami bahwa dalam aktivitas ekspor dan impor diperlukan
barang/jasa sebagai komoditas perdagangan antarnegara. Untuk mendukung
ketersediaan komoditas perdagangan antarnegara/internasional perlu upaya peningkatan ekonomi
maritim. Sebab, sektor
ini merupakan unggulan yang
dimiliki Indonesia. Upaya peningkatan ekonomi maritim yang meliputi potensi
maritim Indonesia, hambatan pembangunan ekonomi maritim, dan upaya pengembangan
ekonomi maritim Indonesia akan dipaparkan satu per satu dalam uraian berikut
ini.
a. Potensi Ekonomi Maritim Indonesia
Ekonomi kelautan (marine economy)
merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta
di darat yang menggunakan sumber daya alam (SDA) dan jasa-jasa lingkungan
kelautan untuk menghasilkan barang dan
jasa. Ekonomi maritim (maritime economy) merupakan kegiatan ekonomi yang
mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya,
pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait.
Berdasarkan kedua pengertian di
atas, tentu kalian sudah mengetahui perbedaan antara ekonomi kelautan dan
ekonomi maritim. Apa kira-kira kesamaan dari dua hal tersebut? Kesamaannya
adalah keduanya sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat
manusia.
Rumput laut
merupakan kekayaan sekaligus keindahan bawah laut untuk menarik wisatawan, baik
asing maupun lokal. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (2010), terdapat
108 kawasan konservasi perairan dengan luas 15,78 juta ha, yang diharapkan
dapat meningkat menjadi 20 juta ha pada tahun 2020. Beberapa daerah memiliki
keindahan bawah laut yang sudah sangat mendunia dan menjadi spot menyelam yang
wajib dikunjungi para penyelam (divers), seperti Bunaken (Sulawesi Utara), Raja
Ampat (Papua Barat), Labuan Bajo, dan Wakatobi (www.kemenkeu. go.id).
Berdasarkan uraian materi di atas,
dapat kalian ketahui bahwa sumber daya alam yang besar dan letaknya strategis
(berada di persilangan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik) serta posisi
Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia seharusnya menjadi
kekuatan penting yang dapat dimaksimalkan pengembangannya. Banyaknya kekayaan
yang terkandung di laut secara utuh baik di dalam, di dasar maupun di atas
permukaan laut merupakan potensi ekonomi yang mampu memberikan kontribusi nyata
bagi perekonomian nasional. Berbagai kekayaan laut ini sebenarnya telah
dieksploitasi dan dimanfaatkan sejak dahulu hingga sekarang, baik melalui
metode produksi yang tradisional maupun berbasis teknologi.
Pandangan ekonomi paling sederhana
memberikan tuntunan tentang bagaimana suatu pekonomian dapat bekerja dengan baik
dari tiga kondisi dasar dalam bentuk pertanyaan, yaitu: Apa yang harus
diproduksi? Bagaimana berproduksi? Dan Untuk siapa diproduksi?. Jawaban dari
kombinasi ketiga pertanyaan tersebut dapat dikaitkan dengan kemampuan Indonesia
sebagai negara kepulauan, terutama membahas apakah pembangunan yang dilakukan
telah menempatkan sektor kelautan sebagai modal pembangunan yang unggul.
Produksi sektor kelautan secara kuantitatif barangkali tidak mengalami masalah
walaupun seringkali terdapat kesenjangan antara potensi dan realisasi.
Dengan kekayaan laut yang sangat
banyak, ironisnya pembangunan ekonomi nasional masih belum memberikan dampak
positif yang kuat terhadap kesejahteraan masyarakat. Gambaran nyata kondisi ini
sejalan dengan pengelolaan sektor kelautan belum digarap dengan penuh perhatian
dan kemauan. Hal ini terlihat pada potret sebagian besar nelayan Indonesia yang
masih bergelut dengan kemiskinan, padahal produksi perikanan terus meningkat.
Daya saing domestik yang lemah menyebabkan kegiatan pengangkutan (transportasi
laut) maupun eksploitasi sumber daya mineral di wilayah perairan nasional masih
lebih banyak dilakukan oleh pihak asing. Kekalahan dalam kompetisi ekonomi
berbasis maritim juga terjadi di sektor industri dan jasa kelautan mulai dari
hulu maupun hilir.
b.
Kondisi
Ekonomi Maritim di Indonesia dan Negara-Negara ASEAN
Keprihatinan terhadap sektor kelautan nasional mengharuskan adanya
kebijakan strategis untuk mempercepat pengembangan keunggulan di berbagai
sub-sektor kelautan. Pembangunan ekonomi maritim ingin menjadikan kekayaan
potensi kemaritiman sebagai landasan untuk mengadakan ketersediaan
infrastruktur yang berkualitas terutama di sektor kemaritiman. Dengan demikian,
iklim bisnis dan investasi maritim yang baik akan berkembang. Pembangunan
ekonomi maritim akan membawa industri pada kebutuhan akan sumber daya manusia
kemaritiman dan inovasi teknologi yang berbasis pada pendidikan kemaritiman
yang unggul dan modern. Jika proses ini dapat berlangsung, maka pembangunan
ekonomi maritim dipastikan akan dapat membawa masyarakat ke arah kemakmuran.
Pembangunan di bidang kelautan diarahkan untuk mencapai empat tujuan, yakni:
1) Pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan.
2) Peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para
nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil.
3) Terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan.
4) Menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan
bangsa.
Selanjutnya,
kondisi ekonomi maritim di Indonesia, dilihat dari:
a)
Sektor
Pelayaran
Sebagai negara kepulauan terbesar di
dunia, industri pelayaran merupakan infrastruktur dan tulang punggung kehidupan
berbangsa dan bernegara. Namun dalam realita, industri pelayaran nasional saat
ini dalam kondisi belum begitu baik. Ditinjau dari segi daya saing, pangsa
muatan armada kapal nasional masih tergolong rendah. Industri galangan kapal,
yang sebenarnya sangat strategis karena mempunyai rantai hulu-hilir yang
panjang, hingga saat ini belum berkembang. Sistem pelabuhan saat ini hanya
berperan sebagai cabang atau ranting dari Singapura atau pelabuhan luar negeri
lainnya. Pelayanannya masih belum efisien dan belum produktif. Daya saing
sumber daya manusia di sektor pelayaran masih relatif rendah
b)
Sektor
Perikanan
Potensi sektor perikanan Indonesia sangat besar dan sepantasnya Indonesia menjadi negara industri perikanan terbesar di Asia. Namun demikian, kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan nasional masih rendah. Pertambahan kawasan budidaya perikanan pun masih sangat kurang.
c)
Sektor
Pariwisata Bahari
Pengembangan pariwisata bahari
diyakini dapat mempunyai efek berganda (multiplier effect) yang dapat menyerap
tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendatangkan wisatawan yang
berasal dari luar negeri (devisa). Selain itu, pengembangan pariwisata bahari
mempunyai dampak positif untuk tumbuh-bangkitnya jiwa dan budaya bahari yang
dapat memberikan efek berganda dalam mendorong terwujudnya negara maritim yang
tangguh. Namun demikian, hingga saat ini pariwisata bahari belum berkembang
dengan baik.
Ekonomi maritim di wilayah Asia
Tenggara dalam kurun waktu 10-15 tahun terakhir telah mengalami perubahan yang
sangat mendasar. Keadaan ini tidak terlepas dari pengaruh lingkungan strategis
dimana fenomena maritim dunia telah muncul dan menjadi tantangan nyata bagi
negara-negara, khususnya negara yang memiliki wilayah teritorial berupa laut.
Seperti telah diketahui bahwa kawasan Asia tenggara lebih dibatasi oleh wilayah
perairan, dimana batas negaranya pun masih saling tumpang tindih dengan negara
lain. Laut merupakan tempat penggalian sumber daya alam yang akan digunakan
untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa
perikanan merupakan sektor ekonomi andalan di negara ASEAN.
c.
Strategi
dan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Maritim di Indonesia
Pengembangan ekonomi maritim perlu
ditingkatkan dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan
kesejahteraan rakyat Indonesia. Pengembangan ekonomi maritim sangat diperlukan
mengingat besarnya potensi ekonomi maritim yang kita miliki. Namun, besarnya
potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal dalam pembangunan nasional.
Pada tahun 2014, kontribusi seluruh sektor kelautan terhadap Produk Domestik
Bruto (PDB) hanya sekitar 20%. Padahal, negara-negara dengan potensi kekayaan
laut yang lebih kecil daripada Indonesia, seperti Islandia, Norwegia, Jepang,
Korea Selatan, Thailand dan Tiongkok, yang kontribusi bidang kelautannya
rata-rata sudah di atas 30 persen PDB. (Sumber:
http://ekonomi.metrotvnews.com/read/)
Kebangkitan ekonomi kelautan
Indonesia ditandai dengan perubahan paradigma pembangunan nasional, dari
pembangunan berbasis daratan (land-based development) menjadi pembangunan
berbasis kelautan (ocean-based development). Hal ini akan memacu berbagai
produk kebijakan publik, infrastruktur, dan sumber daya finansial yang
terintegrasi menunjang pembangunan kelautan.
Melalui perubahan basis pembangunan
dari basis daratan ke lautan, maka pelabuhan, armada pelayaran (transportasi
laut) akan lebih maju dan efisien. Semua produk dari pertanian tanaman pangan,
hortikultur, perkebunan, kehutanan, peternakan, bahan tambang dan mineral, dan
manufaktur akan lebih berdaya saing karena biaya logistik akan lebih murah dan
pergerakan barang lebih cepat.
Di samping itu, memacu percepatan pengembangan
infrastruktur dan ketersambungan maritim, membangun tol laut, pelabuhan laut
dalam, logistik, industri perkapalan, diyakini akan mengurangi inefisiensi
ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Konektivitas
maritim juga akan memberikan jaminan kesatuan ekonomi dan menekan perbedaan
harga serta kesenjangan ekonomi antarwilayah.
Bentuk kebijakan lain di bidang
ekonomi maritim adalah dalam menyambut ASEAN Connectivity, Indonesia menyiapkan
lima pelabuhan besar.Lima pelabuhan yang dimaksud adalah Pelabuhan Belawan di
Sumatra Utara, Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, serta pelabuhan-pelabuhan di
Surabaya, Makassar, dan Kalimantan. Dari 47 pelabuhan yang akan dikembangkan di
ASEAN, 14 di antaranya ada di Indonesia. Kita ingin lima pelabuhan besar kita
itu siap untuk ASEAN Connectivity, dan Indonesia sebetulnya berkepentingan
untuk proyek-proyek sea transportation ini. Investasi pihak swasta dibutuhkan
dalam proyek-proyek ASEAN Connectivity ini, khususnya pada infrastruktur transportasi.
Selain itu, dalam pengembangan
ekonomi maritim, juga telah disiapkan kerangka regulasi yang sesuai dengan
semua pihak. Karena regulasi tiap negara di ASEAN sangat berbeda-beda, maka
diperlukan harmonisasi regulasi. Menjelang pemberlakuan MEA, mengatasi masalah
sektor perikanan menjadi sebuah keharusan. Kendala kita menghadapi MEA sekarang
ini sesungguhnya bukan pada aspek perikanan itu sendiri tetapi lebih kepada
aspek pemberdayaan terutama pemberdayaan nelayan karena nelayan sebagai pelaku utama perikanan. Jika
nelayan tidak juga beranjak dari kemiskinan, maka produktivitas menangkap ikan
menurun, dampaknya pendapatan akan turun.
Setelah
memahami tentang penguatan ekonomi maritim, kalian dapat mempelajari tentang
tentang penguatan agrikultur sebagai alternatif penopang ekonomi Indonesia
dalam uraian materi berikut.
2. Penguatan Agrikultur di Indonesia
Apakah kalian sudah pernah mendengar
kata agrikultur? Ekonomi agrikultur merupakan upaya peningkatan perekonomian
dengan memberdayakan sektor pertanian. Agrikultur merupakan kegiatan
pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan
pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau untuk mengelola lingkungan
hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam
agrikultur biasa dipahami orang sebagai budidaya tanaman, bercocok tanam, atau
pembesaran hewan ternak. Agrikultur dapat pula berupa pemanfaatan
mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan, seperti pembuatan
keju dan tempe, atau sekedar ekstraksi semata, seperti penangkapan ikan atau
eksploitasi hutan. Untuk lebih memahami makna agrikultur, kerjakan aktivitas
berikut.
Setelah mengerjakan aktivitas, tentu
kalian sudah dapat membedakan produk agrikultur dengan produk nonagrikultur. Selanjutnya,
kalian juga harus memahami bagaimana meningkatkan sektor agrikultur sebagai
penopang peningkatan perekonomian Indonesia. Upaya peningkatan perekonomian
sebaiknya diusahakan dengan peningkatan berbagai sektor. Salah satunya dari
sektor agrikultur atau pertanian. Mengingat jumlah penduduk Indonesia yang
sangat banyak, sektor penghasil pangan harus diusahakan agar dapat memenuhi
kebutuhan seluruh masyarakat. Dukungan pemerintah dalam pengembangan agrikultur
antara lain berupa pemberian subsidi pupuk serta benih. Hal ini dimaksudkan
agar faktor produksi dapat ditekan sehingga harga jual produk dapat bersaing
namun terjangkau. Selain itu, pemerintah juga selalu mengawasi harga-harga
produk pertanian dengan tujuan untuk melindungi petani apabila harga barang
terlalu rendah. Setelah memahami tentang makna agrikultur, kalian perlu
memahami tentang:
a.
Potensi
Agrikultur di Indonesia
Indonesia
sebagai salah satu negara yang termasuk dalam wilayah tropis memiliki potensi
pertanian yang sangat baik. Salah satu produk pertanian Indonesia yang
berpotensi menjadi andalan adalah produk pertanian segar dalam bentuk buah-
buahan dan sayuran. Produk lain yang turut menjadi andalan adalah rempah-rempah
dan Bahan Bakar Nabati (BBN).
Indonesia
merupakan negara agraris yang memiliki sumber daya alam yang banyak untuk
produk pertanian. Di sektor pertanian, Indonesia memiliki beragam jenis
tanaman. Hal ini didukung kondisi iklim tropis. Di bidang tanaman pangan,
Indonesia memiliki tanaman unggul, seperti padi, kedelai, kacang tanah, ubi
kayu, dan berbagai varietas yang lain.
Pertanian merupakan sektor yang memiliki peranan signifikan bagi perekonomian Indonesia. Sektor pertanian menyerap 35.9% dari total angkatan kerja di Indonesia dan menyumbang 14.7% bagi pendapatan nasional Indonesia (BPS: 2012). Fakta tersebut menguatkan pertanian sebagai megasektor yang sangat vital bagi perekonomian Indonesia. Sektor pertanian di Indonesia merupakan kontributor besar dalam pendapatan nasional, penyerapan tenaga kerja, penyediaan pangan, dan penyediaan bahan baku industri. Sektor pertanian juga berperan dalam memeratakan pembangunan melalui upaya pengentasan kemiskinan dan perbaikan pendapatan masyarakat. Selain itu, sektor pertanian juga telah menjadi salah satu pembentuk budaya bangsa dan penyeimbang ekosistem.
b.
Peran
Agrikultur di Indonesia
Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam.
Tanahnya subur. Sampai saat ini, sebagian besar masyarakat Indonesia
bermatapencaharian sebagai petani. Pertanian atau agrikultur merupakan sektor
primer dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini merupakan sektor penting untuk
menyumbang hampir setengah dari perekonomian. Selain itu, agrikultur juga
berperan sebagai penghasil devisa negara melalui ekspor.
Pembangunan sektor agrikultur Indonesia sampai saat ini masih belum dapat memberikan sumbangan yang tinggi jika dilihat dari tingkat kesejahteraan pelaku sektor dan kontribusinya pada pendapatan nasional. Pembangunan agrikultur di Indonesia dianggap penting dari keseluruhan pembangunan nasional. Pembangunan agrikultur atau pertanian di Indonesia mempunyai peranan penting, antara lain: potensi sumber daya alam yang besar dan beragam, pangsa terhadap pendapatan nasional yang cukup besar, besarnya pangsa terhadap ekspor nasional, besarnya penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini, perannya dalam penyediaan pangan masyarakat dan menjadi basis pertumbuhan di pedesaan. Potensi pertanian Indonesia besar, namun pada kenyataannya sampai saat ini sebagian besar petani kita masih banyak yang tergolong miskin.
c.
Hambatan
Pengembangan Agrikultur di Indonesia
Pengembangan di
bidang agrikultur di Indonesia mempunyai beberapa hambatan, antara lain sebagai
berikut.
1) Skala usaha pertanian pada
umumnya relatif kecil;
2) Modal terbatas;
3) Penggunaan teknologi masih
sederhana;
4) Sangat dipengaruhi musim;
5) Pada umumnya berusaha dengan
tenaga kerja keluarga;
6) Akses terhadap kredit, teknologi,
dan pasar rendah;
7) Pasar hasil pertanian sebagian
besar dikuasai oleh pedagang-pedagang besar sehingga akan merugikan petani;
8) Alih fungsi lahan pertanian
menjadi lahan nonpertanian;
9) Kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi petani.
3.
Strategi
Pengembangan Agrikultur di Indonesia
Beberapa strategi yang dapat
dilakukan pemerintah dalam mengembangkan agrikultur di Indonesia antara lain:
a.
Ekofarming
Strategi
ekofarming merupakan peningkatkan sistem budidaya di sektor pertanian yang
ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah di
Indonesia.
b.
Distribusi
Pupuk Secara Merata
Strategi yang kedua ini, berupa distribusi pupuk secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Langkah yang ditempuh dalam strategi ini adalah petani diminta menjumlahkan kebutuhan pupuk untuk kebutuhan tanamnya per hektar selama satu tahun. Dengan cara ini pemerintah akan dapat mengetahui kebutuhan pupuk selama satu tahun sehingga dapat menyediakan stok pupuk sesuai dengan kebutuhan petani.
c.
Perbaikan
Irigasi
Pertanian
yang berhasil tidak lepas dari baiknya sistem irigasi yang diterapkan. Oleh karena
itu, pemerintah mengusahakan keterjaminan ketersediaan air untuk pertanian
dengan perbaikan atau pengadaan irigasi yang baik.
Strategi
lain yang dapat dilakukan di sektor agrikultur/pertanian adalah melakukan
pembangunan dan perbaikan berbagai sarana pendukung sektor pertanian, serta
pembukaan lahan baru sebagai tempat yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru
bagi masyarakat Indonesia. Mutu sumber daya manusia yang mampu memberikan
konsultasi bagi petani dalam meningkatkan produktivitasnya perlu ditingkatkan.
Hal ini merupakan bentuk dukungan bagi petani untuk tetap mempertahankan
usahanya di sektor pertanian. Tanpa adanya dukungan, akan semakin banyak tenaga
kerja dan lahan yang akan beralih ke sektor-sektor lain yang lebih menarik.
Strategi selanjutnya adalah mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung bagi
sektor lain yang akan menyerap pertumbuhan tenaga kerja Indonesia. Jalan,
pelabuhan, listrik adalah sarana utama yang dapat mempercepat pertumbuhan di
sektor ini. Sarana tersebut akan mempermudah distribusi hasil panen serta
distribusi faktor produksi bagi petani.
Struktur
perekonomian Indonesia sekarang merupakan cerminan dari arah perekonomian yang
dilakukan di masa lalu. Pada Masa Orde Baru dan Reformasi juga telah
menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor penting, yang membuka
banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Sektor pertanian juga
menyediakan pangan bagi masyarakat Indonesia.
Saat
ini, kita mempunyai kesempatan untuk mempersiapkan kebijakan yang dapat membentuk
struktur perekonomian Indonesia di masa depan. Namun, beberapa permasalahan
yang dihadapi sektor pertanian di masa kini perlu segera dibenahi.
Bisa juga membaca materi lengkapnya di Buku Paket Mata Pelajaran IPS klik disini
Setelah membaca materi bisa mengerjakan soal latihan klik disini